Penerapan Demokrasi Pancasila Di Bidang Ekonomi

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan universal. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berlaku dalam bidang politik, hukum, sosial, dan budaya, tetapi juga dalam bidang ekonomi.

Bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi? Apa saja prinsip dan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila? Bagaimana dampak dan tantangan penerapan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi? Artikel ini akan membahas hal-hal tersebut secara lengkap dan mendalam.

Prinsip dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila juga berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 33, yang mengatur tentang perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, pengendalian cabang-cabang produksi penting oleh negara, pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tertentu¹²³.

Dari landasan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33, dapat disimpulkan beberapa prinsip dan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, yaitu:

• Demokratis, yaitu sistem ekonomi yang menghormati hak-hak ekonomi rakyat, seperti hak untuk berusaha, hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sistem ekonomi yang demokratis juga mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta mengedepankan musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan ekonomi²³.
• Berkeadilan, yaitu sistem ekonomi yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi yang berkeadilan juga menanggulangi kemiskinan, ketimpangan, dan eksploitasi, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme²³.
• Berkelanjutan, yaitu sistem ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi, sehingga tidak merusak atau menguras sumber daya alam secara berlebihan. Sistem ekonomi yang berkelanjutan juga memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan sosial, serta mengantisipasi dampak jangka panjang dari setiap kebijakan ekonomi²³.
• Berwawasan lingkungan, yaitu sistem ekonomi yang menjadikan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor produksi yang penting dan harus dilestarikan. Sistem ekonomi yang berwawasan lingkungan juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, penghematan air, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan energi terbarukan²³.
• Kemandirian, yaitu sistem ekonomi yang mengembangkan potensi dan sumber daya dalam negeri secara optimal, sehingga tidak bergantung pada bantuan atau campur tangan asing. Sistem ekonomi yang mandiri juga mendorong kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan rakyat, serta memperkuat daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global²³.
• Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu sistem ekonomi yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada jurang pembangunan antara daerah-daerah. Sistem ekonomi yang seimbang juga mengintegrasikan kegiatan ekonomi lokal, regional, dan nasional, serta mengharmoniskan kepentingan ekonomi nasional dengan kepentingan ekonomi internasional²³.

Dampak dan Tantangan Penerapan Demokrasi Pancasila di Bidang Ekonomi

Penerapan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi memiliki dampak positif dan negatif, serta tantangan yang harus dihadapi. Berikut ini adalah beberapa dampak dan tantangan penerapan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi:

Dampak Positif

• Meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran²³.
• Mendorong partisipasi rakyat, yaitu dengan adanya hak-hak ekonomi rakyat, seperti hak untuk berusaha, hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan ekonomi²³.
• Memperkuat kemandirian ekonomi nasional, yaitu dengan adanya pengembangan potensi dan sumber daya dalam negeri secara optimal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan atau campur tangan asing, serta meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan rakyat, dan memperkuat daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global²³.
• Melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan adanya pertimbangan aspek lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi, sehingga dapat mengurangi kerusakan atau pengurasan sumber daya alam secara berlebihan, serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan sampah, penghematan air, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan energi terbarukan²³.

Dampak Negatif

• Menimbulkan konflik kepentingan, yaitu dengan adanya perbedaan pandangan, sikap, dan tindakan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti antara pemerintah, swasta, koperasi, dan rakyat, atau antara pusat dan daerah, atau antara nasional dan internasional, sehingga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan ekonomi yang demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan²³.
• Menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas, yaitu dengan adanya birokrasi, regulasi, dan intervensi yang berlebihan dari pemerintah atau negara dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat menghambat dinamika, fleksibilitas, dan produktivitas pasar, serta mengurangi insentif, motivasi, dan kompetisi pelaku ekonomi²³.
• Mengancam kedaulatan ekonomi nasional, yaitu dengan adanya tekanan, ancaman, atau dominasi dari kekuatan ekonomi asing, baik negara-negara maju, organisasi.